Mendagri Berharap Sinkronisasi Program Ciptakan Dampak Nyata Bagi Kesejahteraan Papua

Jakarta - Tujuan akhir dari seluruh upaya penyelarasan program pembangunan di Papua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pesan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai penutup dari paparannya mengenai peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) di Istana Negara.

Mendagri menyampaikan bahwa KEPP-OKP telah langsung bekerja setelah dilantik. Komite telah menyelenggarakan pertemuan internal dan rapat koordinasi dengan Mendagri beserta seluruh kepala daerah Papua. Rapat yang digelar pada 15 Desember 2025 tersebut merupakan langkah operasional pertama untuk menjabarkan tugas sinkronisasi dan harmonisasi yang diemban komite.

Langkah sinkronisasi ini digulirkan untuk menjawab tantangan riil di lapangan, yaitu berjalannya program-program kementerian dan lembaga secara terpisah dan sektoral. Tantangan ini semakin besar dengan bertambahnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Papua pasca pemekaran. Tanpa harmonisasi, pembangunan berisiko tidak merata dan tidak menyentuh sasaran yang tepat.

Baca Juga: Indonesia Desak Thailand Dan Kamboja Patuhi Kuala Lumpur Peace Accord

Sebagai bagian dari perencanaan yang komprehensif, Mendagri menyebutkan bahwa Rencana Aksi dari Bappenas masih terbuka untuk penyempurnaan. Penyempurnaan akan dilakukan melalui dialog inklusif dengan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pendekatan ini memastikan bahwa rencana pembangunan tidak hanya kuat secara konsep dari pusat, tetapi juga relevan dengan konteks dan aspirasi lokal di setiap daerah.

Keberadaan KEPP-OKP, yang diatur melalui Keputusan Presiden, dirancang untuk memastikan seluruh proses dari perencanaan hingga evaluasi berjalan tertib. Komite memiliki tugas melakukan sinkronisasi, pengawasan, dan evaluasi reguler terhadap program-program yang dijalankan. Evaluasi ini merupakan bagian kritis dari siklus pembangunan untuk memastikan setiap kegiatan mencapai outcome yang diharapkan.

Untuk mendukung tugasnya, KEPP-OKP akan berkedudukan di Jayapura dan menjadwalkan evaluasi rutin setiap triwulan atau empat bulanan. Temuan evaluasi akan menjadi alat yang sangat berharga untuk memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan perhatian khusus, hasil evaluasi dapat dibawa langsung ke meja Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Pada akhir paparannya, Mendagri menegaskan kembali esensi dari semua upaya teknis dan koordinasi ini. “Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi [dan] harmonisasi program ini, betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi komitmen dan sekaligus pengingat bahwa ukuran keberhasilan sejati adalah kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh rakyat Papua.

---

Akselerasi Pembangunan Dampak Pembangunan Harapan Mendagri Hasil Otonomi Khusus Kesejahteraan Masyarakat Papua Masyarakat Sejahtera