Jakarta - Untuk mempercepat pembangunan di wilayah pesisir, dua menteri duduk satu meja membahas rencana strategis. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerima kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di kantor KKP. Agenda inti pertemuan ini adalah menyelaraskan dan mengintegrasikan program unggulan kedua kementerian, khususnya Kampung Nelayan Merah Putih (KKP) dengan program Desa Tematik (Kemendes PDT).
Yandri Susanto menegaskan bahwa kolaborasi antara kedua institusi pemerintah ini bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. "Kemendes PDT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah dua sisi mata uang," ujarnya dalam pertemuan tersebut. Pernyataan ini menggarisbawahi keyakinan bahwa kesuksesan pembangunan desa pesisir hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang terpadu dan saling mendukung antara kebijakan di tingkat pusat.
Fokus kolaborasi adalah pada pemberdayaan masyarakat yang menyentuh akar permasalahan. Yandri menyoroti bahwa seringkali masyarakat desa menghadapi kemiskinan bukan karena malas, tetapi karena ketiadaan akses dan pendampingan. "Karena sumber kemiskinan itu sebenarnya bukan karena desa tidak mau, tapi karena mereka tidak tahu jalan dan tidak ada pemberdayaan," jelasnya. Oleh karena itu, program bersama diharapkan dapat membuka "jalan" tersebut melalui intervensi yang terstruktur.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini bertujuan mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan perikanan yang modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Transformasi ini mencakup pembangunan fasilitas penunjang seperti cold storage, tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga, dan sentra kuliner.
Di sisi lain, Kemendes PDT memiliki program Desa Tematik, yang mengarahkan setiap desa untuk mengembangkan potensi unggulan lokalnya. Dalam konteks pesisir, potensi ini sangat identik dengan sektor kelautan dan perikanan. "Kita ingin berkolaborasi, bagaimana desa-desa pesisir, kemudian desa-desa tematik, ada desa nila, desa lele, desa ikan mas dan sebagainya... bisa berhasil dengan kolaborasi," papar Yandri. Sinergi ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur oleh KKP didukung oleh penguatan kelembagaan dan masyarakat oleh Kemendes PDT.
Kemitraan ini juga memiliki dimensi kelembagaan yang kuat melalui integrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai tulang punggung ekonomi di Kampung Nelayan Merah Putih, yang mengelola usaha dari hulu ke hilir. KKP memiliki peran khusus dalam membina dan memberdayakan kelompok nelayan untuk bergabung dan mengelola koperasi ini secara profesional.
Hingga saat ini, antusiasme daerah terhadap program ini sangat tinggi. Banyak pemerintah daerah yang mengajukan proposal untuk menjadi lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, seperti Kota Pariaman, Belitung Timur, dan Kalimantan Tengah. Proses seleksi ketat dilakukan dengan kriteria seperti mayoritas penduduk berprofesi nelayan, ketersediaan lahan yang jelas, dan potensi sumber daya ikan yang memadai.
Dengan fondasi kolaborasi yang telah dibangun, pemerintah optimis dapat mewujudkan desa pesisir yang mandiri dan sejahtera. Pertemuan antara Menteri Trenggono dan Menteri Yandri menjadi sinyal kuat bagi seluruh jajaran di bawahnya dan pemerintah daerah untuk bekerja sama lebih erat. Target akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dimulai dari desa-desa di pinggiran laut Indonesia.